Kemenkumham Jateng Gelar Rapat Koordinasi tentang Pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

SEMARANG - Guna melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi dan penyebarluasan informasi telah diundangkanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait di daerah sehubungan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pada Rabu (10/08/2022) di Ibis Hotel Semarang.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dah HAM Jateng diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi hadir secara langsung membuka giat tersebut.

Baca juga: Mister X Tewas Diduga Terjatuh dari Lantai Dua RS Dr Kariadi Semarang, 11 Satpam Jadi Tersangka

Dalam sambutannya Bambang menyampaikan bahwa perlu adanya penataan dan perbaikan regulasi dalam mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kita, atas dasar tersebut Pemerintah Pusat telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

“Regulasi ini  merupakan upaya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan, ” Ujar Bambang.

Baca juga: Semua Tempat Adalah Sekolah, Semua Orang Adalah Guru, Mengambil Hikmah dari Kisah Narapidana

Lebih lanjut Bambang juga menyampaikan 10 penyempurnaan pada UU No.13 Tahun 2022, diantaranya Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Metode Omnibus, Pengharmonisasian, Pembulatan, da Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Perbaikan kesalahan teknis penulisan, Pengundangan Peraturan Perundang-undangan, Pemantauan dan Peninjauan, Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik, Keikutsertaan Analis Hukum dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Teknik penyusunan.

“Salah satu point penting dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 adalah adanya pembenahan terhadap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “ Imbuhnya.

Baca juga: Kalapas Cilacap Himbau Seluruh Warga Binaan Paham Hak dan Kewajibannya

Bambang melanjutkan bahwa untuk menindaklanjuti lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2022.

“SE Menkumham ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, ” Tutupnya.

Baca juga: Lapas Karanganyar Nusakambangan Terima Kunjungan Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan

Sebagai informasi kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan dan mengundang narasumber dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. Hadir pula Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Ahmad Shohib serta 37 peserta terdiri dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

(N.Son/***)

Baca juga: Sempat Vakum 2 Tahun, Lapas Purwokerto Kembali Fasilitasi Layanan Kunjungan Tatap Muka